Keterbukaan Informasi Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Organisasi Pada Publik

Isu tentang keterbukaan informasi bukanlah hal baru. Mulai tahun 2008 sejak undang-undang Keterbukaan Informasi Publik disahkan oleh DPR RI, isu ini telah menemukan legalitas hukumnya.

Menurut UU NO 18 tahun 2008 tersebut, keterbukaan informasi publik merupakan kebutuhan pokok setiap orang, sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik, hak azasi manusia, upaya untuk mengembangkan masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan informasi publik yaitu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Berdasarkan determinasi ini, sebenarnya Organisasi Kemahasiswaan (OK) adalah salah satu badan atau lembaga yang tersentuh oleh undang-undang tersebut. Hal ini karena OK juga bisa didefinisikan sebagai Badan Publik dan kegiatannya berkaitan dengan kepentingan publik.

Ada beberapa alasan yang membuat OK bisa masuk dalam definisi Badan Publik :

  1. OK didanai oleh Universitas, dan lembaga lain yang berkaitan (ikatan alumni, swasta, dll). Dimana dana itu merupakan amanah dari setiap mahasiswa/i universitas tersebut, dari orang tua mahasiswa/i yang menanggung biaya pembayaran, dari masyarakat atau swasta yang mempercayakan pemanfaatan dana yang diberikan universitas kepada OK. Jadi dalam kategori ini, OK bukanlah Badan mandiri yang menghasilkan dana sendiri seperti perusahaan.
  2. Keanggotaan OK merupakan amanah dari publik (dalam hal ini mahasiswa/i) yang memilih dan atau memberi kepercayaan untuk menjabat sebagai pengurus OK.
  3. Kegiatan OK merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan publik. Dimana dalam program-programnya tersirat dan tersurat secara jelas bahwa kegiatan OK secara keseluruhan adalah untuk memberi nilai guna pada publik di sekitarnya.
  4. Legalitas OK sendiri sudah memiliki legalitas hukum, yaitu termaktub dalam Kemendikbud No. 155 tahun 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Dengan adanya legalitas ini, secara jelas bahwa Organisasi Kemahasiswaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya (baik kepada kampus, stakeholder, maupun kepada publik)

Empat alasan tersebut sudah cukup jelas untuk menegaskan bahwa OK termasuk dalam kategori Badan Publik seperti yang termaktub dalam UU No. 18 tahun 2008.

Ditengah kemudahan akses teknologi informasi dan komunikasi sekarang, OK bisa dengan mudah memberlakukan keterbukaan informasi publik. Salah satu cara yang dapat ditempuh yaitu dengan penggunaan internet.

Disisi lain, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di kalangan publik, terutama mahasiswa/i juga telah merata. Hampir semua mahasiswa/i memiliki handphone, dan dewasa ini kebanyakan handphone dilengkapi dengan kemampuan internet yang cukup. Dan sebagian mahasiswa/i juga memiliki laptop/komputer yang bisa digunakan untuk mengakses internet. Bagi yang tidak memiliki, ada alternatif lain berupa warnet.

Melihat realita ini, OK yang memiliki kesadaran informasi harus menanangkap situasi ini sebagai suatu kesempatan untuk memberi pelayanan sebaik-baiknya pada publik, contohnya dengan keterbukaan informasi publik tadi.

Salah satu langkah teknisnya, informasi publik dapat dibuat dalam bentuk laporan tertulis. Kemudian softcopy laporan yang biasanya berformat “Doc atau docx, ppt, dll” ini dapat di konversi ke bentuk Pdf, lalu di upload ke internet, sehingga publik dapat men-download laporan ini dan membacanya. Hal ini akan menghemat anggaran dibandingkan memberikan hardcopy laporan tersebut satu-persatu pada publik yang berjumlah ribuan atau lebih. Selain itu jangkauannya juga jauh lebih luas.

Beberapa informasi publik seperti laporan keuangan, proposal kegiatan yang sudah di acc, laporan kinerja, aturan-aturan, sangat penting untuk diketahui oleh publik. Dengan melakukan hal diatas, serta merta publik dapat turut serta menilai. Dengan kata lain, OK telah mempersilahkan kepada publik untuk mengawasi kinerjanya.

Namun hingga kini, sangat disayangkan belum banyak Organisasi Kemahasiswaan yang menyadari hal tersebut. Publik tidak mengetahui berapa anggaran yang diajukan suatu organisasi untuk suatu kegiatan. Publik tidak mengetahui apakah orang-orang yang diamanahkan menjabat di OK tidak melakukan Mark-Up, apakah mereka bekerja sesuai yang diharapkan.

Menurut pandangan konvensional di kalangan OK sekarang, Laporan keuangan hanya disampaikan saat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di akhir kepengurusan. Sedangkan laporan rutin biasanya hanya terbatas pada gambaran kegiatan saja. Sebenarnya hal ini kurang baik. Pada saat LPJ, hanya beberapa gelintir orang saja yang bisa hadir.

Lagipula, jika kontrol publik hanya saat LPJ saja, tidak ada kesempatan untuk mengantisipasi kesalahan secepat mungkin, waktu evaluasi sangat terbatas, dan tidak ada konsekuensi berarti bagi pejabat yang melalaikan tugasnya semasa masa jabatan karena hal itu telah berlalu.

Tulisan ini bertujuan untuk menghimbau kawan-kawan di OK agar memahami dan menyadari pentingnya keterbukaan informasi publik bagi kemajuan organisasi. (CEJ/Nurul Amin/TL UPN)

About these ads

About CM Community

Terima kasih telah berkunjung ke Blog kami. Berminat menulis disini? Kirim tulisan anda segera ke envirojournal@gmail.com.
Gallery | This entry was posted in Organisasi kampus. Bookmark the permalink.

Tinggalkan Komentar Anda Disini

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s