RUU Pendidikan Tinggi Terobosan Berharga Menuju Penyelenggaraan Pendidikan Sebagai Alat Mobilisasi Sosial Bangsa

Oleh Bem UI pada 31 Maret 2011 jam 0:55

Baca dari Sumber

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya secara paradigmatik, konstitusi Negara Indonesia telah mengamanahkan bahwa peyelenggaraan pendidikan berada di ranah publik dan menuntut peran serta negara-negara.

Pendidikan sebagai bagian dari Hak EKOSOB (Ekonomi, Sosial, dan Budaya)

Dalam situasi kontemporer, diskursus tentang pendidikan mengemuka sebagai substansi dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (EKOSOB). Pasal 13 dari kovenan tersebut menyatakan bahwa hakikat filosofis pendidikan adalah sebagai hak dasar serta bagaimana negara harus memanifestasikan perannya dalam  mewujudkan pemenuhannya. Kovenan ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang nomor 11 tahun 2005. Hal ini berarti konsepsi pendidikan sebagai hak dasar telah dijamin dalam hukum di Indonesia dan sudah seharusnya menjadi landasan bagi segenap regulasi dan kebijakan di bidang pendidikan.

Kewajiban-kewajiban negara pihak dalam kovenan kemudian dirumuskan dalam panduan maastrict[1] yang memuat panduan tentang sifat dasar ruang lingkup pelanggaran atas pemenuhan hak EKOSOB. Audrey R. Chapman[2] kemudian mengelaborasi narasi-narasi dalam panduan tersebut menjadi tiga dimensi kewajiban negara dalam pemenuhan Hak Ekosob, termasuk pendidikan, yaitu memenuhi (to fullfill), melindungi (to protect), dan menghargai (to respect). To fullfill berkorelasi dengan kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan atas pendidikan dan to protect merujuk pada bagaimana negara harus secara aktif menjamin pemenuhan hak atas pendidikan, sedangkan to respect merupakan kewajiban negatif negara untuk menghormati kebebasan setiap warga negaranya dalam upaya mereka memenuhi haknya atas pendidikan.

 

Transformasi Bentuk Hukum Insitusi Penyelenggara Pendidikan tinggi

Konsep pendidikan sebagai hak dasar yang pemenuhannya berada dalam ranah publik telah mendapat tantangan keras belakangan ini dengan mengemukanya konsep ekonomi pengetahuan dan mengarus utamanya otonomisasi dalam struktur kebijakan publik. Merespon situasi tersebut, pemerintah telah melahirkan banyak terobosan yang berdampak pada perubahan bentuk hukum institusi penyelenggara pendidikan. Salah satu yang paling monumental adalah terbitnya Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Dalam konteks pendidikan tinggi, regulasi dalam Undang-Undang Sisdiknas menjadi dasar munculnya konsep BHP (Badan Hukum Pendidikan) yang pada awalnya ingin diintegrasikan ke semua satuan penyelenggara pendidikan di Indonesia. Konsep ini kemudian urung terealisasi karena dibatalkannnya Undang-Undang nomor 9 tahun 2009 oleh Mahkamah Konstitusi. Sejak saat itu, tidak ada regulasi dalam tingkat Undang-Undang yang secara utuh mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Terbitnya Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini merupakan langkah konkret DPR RI untuk menerobos situasi ini dan layak untuk diapresiasi.

 

Beberapa Hal Mendasar

Terkait RUU Pendidikan Tinggi (PT) ini, penting untuk melihat sejauhmana RUU PT ini  menyusun dialektika antara berbagai ide tentang bentuk ideal penyelenggaraan pendidikan tinggi dan derajat otonomi satuan penyelenggaranya. Saat ini ada perguruan tinggi yang berstatus BHMN (Badan Hukum Milik Negara), BLU (Badan Layanan Umum) maupun PTN (Perguruan Tinggi Negeri) dan dalam lingkup yang lebih luas, hidup pula berbagai bentuk penyelenggaran pendidikan tinggi oleh sektor privat. RUU PT harus mampu merespon situasi ini dan mengakomodasi situasi sosiologis pendidikan di Indonesia yang masih jauh dari pemerataan.

Meskipun demikian, clusterization pendidikan berdasarkan situasi sosiologis ini tidak boleh dipandang sebagai jawaban akhir dan hanya merupakan bagian dari rencana strategis jangka panjang untuk mewujudkan pendidikan sebagai alat mobilisasi sosial, yakni pengentas kemiskinan bangsa. Penting pula untuk diingat bahwa selama proses transformasi jangka panjang tersebut berjalan, Negara harus bertanggung jawab secara penuh terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pemerintah harus secara aktif mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang berdampak positif terhadap perwujudan pendidikan tinggi yang memenuhi empat unsur kesuksesan sebuah negara dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu availability, accessibility, acceptibility dan adaptability[3].

Selain persoalan tersebut, terdapat beberapa pertanyaan mendasar lain di ranah teknis, yaitu bagaimana jaminan bagi peserta didik yang kurang mampu, bagaimana status kepegawaian karyawan satuan penyelenggara pendidikan tinggi serta ke depannya, dan keterlibatan peserta didik dalam pengabilan keputusan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan publik universitas.

Jaminan terhadap calon peserta didik maupun peserta didik yang kurang mampu harus didefinisikan secara tegas dan jelas, apalagi jika ternyata RUU PT ini akan melahirkan peraturan-peraturan turunan sebagai implementing regulation. Jika kemudian terdapat kuota tertentu, RUU PT harus secara imperatif mengatur agar pelaksanaannya bersifat proaktif. Dalam konteks Universitas Indonesia (UI) hal ini berkenaan dengan, misalnya bagaimana UI mempublikasikan penerimaan mahasiswa barunya. Pada akhirnya, negara harus mendorong agar otonomi yang dimiliki oleh satuan penyelenggaraan pendidikan tinggi dioptimalkan untuk menekan besaran biaya operasional yang diambil dari peserta didik. Ini merupakan langkah nyata untuk mewujudkan aksesibilitas pendidikan bagi seluruh rakyat indonesia.

Dalam kaitannya dengan status kepegawaian, penting untuk mengadvokasi nasib karyawan BHMN yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, baik yang bukan maupun yang berstatus pegawai BHMN. Dalam konteks UI, persoalan ini telah mengemuka dan tidak dapat dipungkiri telah melahirkan gejolak di kalangan dan karyawan dan tenaga kependidikan.

Menyoal kebijakan publik universitas, sebagai bagian dari entitas universitas yang juga terkena dampak dari kebijakan publik yang diambil universitas, mahasiswa harus senantiasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan kampus dalam level yang paling tinggi. Merujuk pada kondisi di UI sendiri, keterlibatan mahasiswa di Majelis Wali Amanat telah memberikan ruang advokasi yang nyata bagi mahasiswa dalam memperjuangkan aspirasinya.

Akhirnya, bagaimanapun dinamika proses transformasi bentuk hukum satuan penyelenggaraan pendidikan tinggi ke depan, kami akan mengutip pasal 13 ayat (2) huruf c dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagai penutup.

Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan secara Cuma-cuma secara bertahap”.

HIDUP PENDIDIKAN RAKYAT INDONESIA!!!

Footnote:

[1] United Nation, The Maastricht Guidelines on Violation of Economic, Cultural and Social Rights, article 6.

[2]  Pakar hukum internasional yang turut terlibat dalam pembuatan panduan tersebut

[3]  indikator ini diajukan oleh pelapor komisi EKOSOB atas pemenuhan hak atas pendidikan di suatu negara , katarina tomasevski di dalam laporannya

 

About CM Community

Terima kasih telah berkunjung ke Blog kami. Berminat menulis disini? Kirim tulisan anda segera ke envirojournal@gmail.com.
This entry was posted in Organisasi kampus. Bookmark the permalink.

Tinggalkan Komentar Anda Disini

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s