Pendidikan tinggi kita yang mendua

Ingin jadi apa lembaga pendidikan kita? Jadi perusahaan, ataukah benar-benar lembaga pendidikan. Realita menunjukkan ternyata lembaga pendidikan kita tidak menjadi satu diantaranya. Alias mendua

Kita lihat, berapa uang yang diperlukan untuk masuk Fakultas Kedokteran, Fakultas teknik, Keperawatan dan fakultas-fakultas lainnya. Semua serba mahal. Tidak ada yang dibawah dua juta rupiah. Bahkan Jurusan bergengsi seperti kedokteran di beberapa kampus ternama bisa mencapai ratusan juta rupiah. Itu hanya dana pembangunan. Busyet..!!!

Dengan penghasilan Rp.600.000 perbulan, yang mana uang itu habis untuk biaya sandang, pangan, dan papan, mana mungkin uang sebanyak itu terjangkau. Orang miskin mana yang akan sanggup dengan harga sejumlah itu? Anak gembel mana yang akan tahan mencari uang tiga ratus juta untuk masuk fakultas kedokteran?

Disini jelas kesenjangan si kaya dan si miskin terlihat dalam hal kesempatannya mendapatkan pendidikan yang bermutu. Lagi-lagi cita-cita si miskin terkendala biaya. Padahal notabene-nya pendidikan itu adalah Hak Asasi Manusia

Di perguruan tinggi paling murah sekalipun, tidak ada SPP Rp.100.000 persemester.  Dari segi harga DPP (dana pendukung pembangunan) dan SPP yang melambung itu, sudah jelas kemana arah yang dituju lembaga pendidikan kita. Sekarang, Juli 2011 barangkali SPP perguruan tinggi negeri paling murah sudah berkisar diatas Rp.200.000 persemester dan untuk swastanya barangkali lebih dari itu.

Jika lembaga pendidikan adalah benar-benar untuk pendidikan, maka dana operasional lembaga pendidikan tidak dibebankan kepada mahasiswa (yang secara halus tertulis secara harfiah dengan kata “Masyarakat”). Artinya lembaga pendidikan bukanlah lembaga komersial, melainkan murni untuk mencerdaskan mahasiswanya. Apa ada lembaga pendidikan seperti itu di Indonesia? Semoga saja ada…!!!

Nah, bagaimana jika lembaga pendidikan dianggap sebagai perusahaan? Sudah tentu bayarannya selangit. Itu wajar, mengingat sebuah perusahaan adalah lembaga komersial. Dimana pegawai/karyawannya dibayar sendiri oleh perusahaan, selain itu juga harus ada surplus yang didapatkan dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan lembaga tersebut. Tetapi ingat, perusahaan yang besar punya komintmen kuat pada konsumennya.

Pendidikan tinggi kita mendua?

Tentu saja lembaga pendidikan tinggi di Indonesia bukanlah lembaga pendidikan yang murni. Ini dapat kita lihat dari mahalnya biaya pendidikan, baik yang berlabel negeri, apalagi yang swasta. Terkesan pendidikan tinggi kita mengarah pada komersialisasi

Lalu apakah lembaga pendidikan menjadi benar-benar bersifat komersial? Ternyata lembaga pendidikan kita juga belum punya profesionalitas layaknya perusahaan. Jika lembaga pendidikan adalah sebuah perusahaan. Berarti ada hak dan kewajiban dari kedua pihak yang melakukan kontrak. Dalam hal ini adalah lembaga pendidikan sebagai lembaga komersial, dan mahasiswa sebagai konsumennya.

Kewajiban konsumen adalah yang berhubungan dengan biaya dan klausul yang disepakati dalam kontrak, sementara hak adalah apa yang kita sepakati akan diperoleh setelah menunaikan kewajiban tersebut. Kewajiban lembaga pendidikan apa? Sarana, prasarana, pelayanan, akomodasi pendidikan dan semua yang tertera dalam kontrak. Sementara haknya adalah menerima pembayaran dari konsumen

Nah, sekarang lihat. Apakah ada lembaga pendidikan yang benar-benar profesional mengurus dirinya, memenuhi hak-hak konsumennya? Ternyata tidak ada. Selalu saja ada hak yang tak terpenuhi meski konsumen telah melaksanakan kewajibannya

Contoh kasus, saya sendiri selama 4 tahun kuliah disebuah kampus swasta, merasa belum mendapatkan hak saya, padahal segala kewajiban telah saya penuhi. Bahkan pihak kampus melalui jajarannya telah membuat aturan-aturan baru yang tak sesuai dengan perjanjian diawal saya masuk dulu.

SPP sudah saya bayarkan, peraturan juga saya taati. Tetapi Jadwal kuliah selama 8 semester saya lalui tidak pernah tidak berubah. kurikulum berganti setiap tahun, dan saya terkena dampaknya. pelayanan publik dari kampus tidak memuaskan. Pengurusan administrasi berbelit dan menyusahkan. Dan serentetan kurangnya pemenuhan hak yang lain

Gejala semacam ini hampir merata terjadi diberbagai belahan bumi Nusantara. Baik itu oleh kampus negeri, maupun kampus swasta. Apakah itu di kota besar, apalagi kota kecil. Sangat disayangkan sekali bahwa pemenuhan pendidikan yang menjadi hak dasar manusia tidak terealisasi dengan baik di negeri ini. Padahal amanat tersebut telah ada di Undang-Undang Dasar 1945

Mari kita menuntut hak pada Negara kita. Dimulai dari strukturnya yang paling dekat dengan kita, yaitu kampus. Kita pertegas, mau diarahkan kemana pendidikan tinggi di negeri ini? Mari kita gugat dan pertanyakan, mau diarahkan kemana kampus kita tercinta? Kearah komersial kah? ataukah murni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Jika kearah komersial, maka kita akan tolak, kita akan lawan. Karena pendidikan adalah Hak Asasi yang harus didapatkan setiap orang.

Kita tuntut pendidikan yang murah. Kita tuntut pelayanan yang baik dan berkualitas. Kita tuntut sarana dan prasarana yang memadai. Kita tuntut hak berpendapat kita yang semakin dirampas. (Nurul Amin/EJ)

About CM Community

Terima kasih telah berkunjung ke Blog kami. Berminat menulis disini? Kirim tulisan anda segera ke envirojournal@gmail.com.
Gallery | This entry was posted in High School. Bookmark the permalink.

2 Responses to Pendidikan tinggi kita yang mendua

  1. Curhato says:

    namanya aja zaman liberal, segala sesuatu di liberalkan jadinya ya kayak gitu…
    menurut anda langkah kongkrit apa yang harus dilakukan ? berdemo ? menduduki rektorat ?? ato mau lapor ke dinas pendidikan ? bukannya permasalahannya ada di dinas ya ? uu yang mengatur pendidikan BHP ? dan lain sebagainya . wado, kompleks lah ……

  2. enviroleeb says:

    Memang benar. Masalahnya turun dari atas ke bawah. Dari kementerian Pendidikan sampai ke kampus. Tapi aturan dibuat untuk mewadahi/menyelesaikan masalah yang ada.
    Menduduki kampus saja belum cukup, karena hanya mengakomodasi masalah ini secara temporer dilingkup yang kecil, tidak menyeluruh. Reformasi terhadap aturan yang mengatur masalah inilah yang seharusnya dilakukan.

Tinggalkan Komentar Anda Disini

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s