Potret kesejahteraan kaum miskin

Yogyakarta, 24 Juli 2011-Kemarin, Sabtu (23/07) aku sengaja berjalan di samping Monumen Serangan Umum 1 Maret (SU 1 Maret). Tempat itu sudah akrab dimataku. Tapi malam itu, jam sembilan lebih sepuluh menit, ada pemandangan tidak biasa yang kulihat disana.  Sebuah potret ketidakmampuan negara dalam menyejahterakan rakyatnya.

Seorang peminta-minta, dengan hampir semua bagian kaki dan tangan melepuh. Jari kaki kanannya terdapat luka borok. Kuyakinkan penglihatanku. Menurut perkiraan sementaraku, luka borok itu sudah infeksi dan bernanah.

Lelaki tua berumur antara 30-50 tahun itu terus menggaruk tangan dan kakinya yang gatal. Kupastikan gatalnya disebabkan oleh kulit yang melepuh tersebut, ditambah badannya yang terlihat cukup kotor. Didepannya tergeletak sebuah kaleng kecil tempat mengumpulkan uang receh

Dalam hatiku, tak sempat kutanyakan, mengapa dia ada ditempat itu. Sudah jelas, lokasi perempatan BNI-Kantor Pos-SO 1 Maret-Gedung Agung di jalan Malioboro itu adalah tempat orang berlalu-lalang. Pastilah dia sedang mencari peruntungan dengan meminta-minta disana.

Jangan lagi ditanya untuk apa dia meminta-minta. Jawabannya jelas untuk menyambung hidup, barangkali juga untuk berobat. Kubayangkan, orang dalam kondisi seperti itu sulit untuk bekerja normal seperti orang sehat. Menyedihkan, seharusnya lelaki itu ada di tempat pengobatan.

Sesuatu yang mengganjal dibenakku adalah sebuah pertanyaan sederhana yang dapat ditanyakan oleh orang awam. Dimana fungsi negara pada masalah yang menimpa lelaki tersebut?

Saat SD, SMP, SMA, aku pernah membaca Undang-Undang Dasar 1945. Sebuah hukum dasar dari Negara tercinta Indonesia yang kini telah diamandemen sebanyak empat kali

Pada Pasal 34, UUD 1945 poin satu, dua dan tiga berbunyi seperti ini:

  1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.**** )
  2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.**** )
  3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.****)

Dimana negara malam itu? Aku tidak melihat adanya sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melaksanakan amanat UUD 1945 pasal 34 poin satu, dua dan tiga itu. Dimana pemerintahnya? Padahal lelaki tua itu ada didepan Gedung Agung, Istana Kepresidenan yang terhormat. Tidak sampai satu kilometer darinya ada Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana mereka? 

++++++++

Tak sampai lima puluh meter dari lelaki peminta-minta itu sekumpulan anak kota sedang duduk bercanda. Mereka membawa serta seekor anjing ras yang lucu dan cantik. Kulihat lagi lelaki tua didekatku, lalu kulihat anjing ras yang cantik itu. Anak balita saja mungkin dapat membandingkan, kondisi anjing ras itu jauh lebih baik dibandingkan lelaki peminta-minta itu.

Lagi, kutanyakan dalam hatiku, dimana Negaraku? Pasal 34 poin 2 UUD 1945 begitu indah bunyinya. Dengan kata-kata itu, seakan terjaminlah semua rakyat Indonesia akan merasakan kemanusiaan. Tapi, realita berbicara lain. Lelaki itu seakan hilang martabat kemanusiaannya. Siapa yang memberdayakan? Tidak ada.

Ini salah satu episode tak lucu dari kisah Negara kita. Dimana kita banyak tahu, banyak melihat ditelevisi, pejabat-pejabat kita yang sangat sibuk dengan masalah politiknya. Tersita waktu untuk menghabiskan uang Negara. Disana-sini ada korupsi. Sebentar-sebentar politik pencitraan, pidato yang mendayu-dayu menina-bobokan rakyat. Tapi lelaki tua itu tak butuh pidato politik, tak butuh pencitraan, dia hanya butuh dimanusiakan

+++++++++

Dari sudut pandang kesehatan dan lingkungan. Keberadaan lelaki tua dengan luka borok itu sangat memudahkan penyakit yang dibawanya. Lagi-lagi kita tak usah mempertanyakan mengapa dia ada ditempat itu. Sudah jelas jawabnya.

Didepan lelaki dengan luka borok dikaki tersebut adalah jalan umum bagi pejalan kaki. Fungsi dari jalan umum adalah tempat orang hilir mudik dengan berbagai keperluannya. Di jalan itu, setiap detik, antara jam 7-11 malam, terutama malam minggu seperti kemarin, lebih dari dua orang selalu melintas.

Belum lagi, nanah dan darah dari luka borok yang menempel di kaki, dan yang menetes ke badan jalan. Bagaimana jika bibit penyakit dari luka borok itu ditularkan oleh lalat atau nyamuk? Siapa yang berani menjamin bahwa kondisi seperti itu sehat?

Barangkali suatu saat nanti lelaki tua itu akan diciduk/ditertibkan oleh petugas berwenang, lalu dipindahkan ke tempat lain. Atau mungkin dia akan dibiarkan saja sampai bosan merasakan nasib buruk yang menimpanya.

Kecil sekali kemungkinan lelaki itu dibawa ke rumah sakit, disembuhkan disana secara GRATIS, lalu diberi pekerjaan yang layak tanpa embel-embel negatif. Bahkan hampir-hampir tidak mungkin itu terjadi.

Kita camkan dalam-dalam. Lelaki tua dengan luka borok itu hanya satu contoh. Dipersimpangan jalan lain. Ditempat-tempat keramaian lain. Mungkin masih ada beratus orang yang bernasib sama, bahkan lebih buruk.

Kita tidak pesimis pada kinerja pemerintah yang menjalankan negara tercinta. Tetapi, melihat kebiasaan selama ini, kemungkinan besar lelaki itu akan ditertibkan, diminta pergi ke desa/tempat yang tidak ramai dengan uang pesangon secukupnya demi keindahan dan kenyamanan kota. Tanpa di obati penyakitnya terlebih dahulu.

“Bapak pemerintah yang terhormat, itu sama sekali bukan solusi…!!!”

Kita perlu tanyakan. Siapa yang seharusnya peduli dengan kesehatan lelaki itu? Jawabnya Negara..! Siapa juga yang akan bertanggungjawab pada penularan penyakit oleh luka borok itu? Jawabnya Negara..! Siapa yang akan terkena dampak dari penularan penyakit itu?  Jawabnya Masyarakat..! Dimana Negara dalam melaksanakan amanat pasal 34 poin 3 UUD 1945…!!

“Pak, dimana fasilitas pelayanan kesehatan yang layak bagi lelaki itu?”

“Pak, jika masuk rumah sakit bayar, itu artinya belum layak untuk lelaki itu..lelaki itu tak punya duit pak..!!”

“Pak untuk makan saja tidak ada uang, apalagi untuk bayar rumah sakit..!”

Alangkah indahnya kata-kata dalam pasal 34 UUD 1945,  tapi tidak indah dalam pelaksanaannya.  Seakan-akan rakyat dapat hidup sejahtera dengan percaya pada negara, ternyata tidak. Seakan-akan dengan memilih para pejabat negara, rakyat terjamin kesejahteraannya. Ternyata tidak..!

Lalu pada siapa lagi kita akan percaya?

Kita hanya bisa menuntut hak kita sebagai pembayar pajak. Kita tuntut hak atas negara kita yang kaya akan sumberdaya alam. Kita tuntut hak atas kekayaan budaya kita. (Nurul Amin/EJ)

****) Perubahan keempat

About CM Community

Terima kasih telah berkunjung ke Blog kami. Berminat menulis disini? Kirim tulisan anda segera ke envirojournal@gmail.com.
Gallery | This entry was posted in Antropologi. Bookmark the permalink.

Tinggalkan Komentar Anda Disini

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s