Hati-Hati Memilih Kampus (Apakah Pendaftaran Obyektif?)

APAKAH PENDAFTARAN BERSIFAT OBYEKTIF (JUJUR DAN ADIL)? ATAUKAH “ADA UANG URUSAN LANCAR”?

Pendaftaran mahasiswa baru adalah pintu gerbang anda memasuki sebuah kampus, lembaga penyedia jasa pendidikan. Dewasa ini, pendaftaran juga dapat dilakukan secara online dengan mengisi tes secara online pula. Kemudahan ini merupakan efek dari perkembangan teknologi informasi yang begitu pesatnya.

Segala hal dalam bisnis, termasuk bisnis bidang pendidikan, selalu berhubungan dengan uang. Begitu juga yang terjadi di bagian pendaftaran. Anda akan membayar sejumlah uang untuk membeli formulis pendaftaran. Terkadang harga formulir pendaftaran ini bukanlah harga beberapa lembar kertas yang anda beli, tetapi lebih merujuk pada “harga dari sebuah gengsi sebuah lembaga penyedia jasa pendidikan”. Jika lembaga pendidikan yang anda masuki adalah lembaga yang berkualias, bonafite, atau termasuk dalam kategori favorit, biasanya harga formulirnya juga lebih mahal dibandingkan lembaga pendidikan yang “abal-abal atau kacangan”.

Kita tidak akan membahas terlalu jauh tentang biaya pendaftaran yang mahal, yang kadang jauh lebih mahal daripada lima rim kertas HVS, karena ini bukanlah tulisan tentang kapitalisasi atau privatisasi pendidikan. Disini kita akan membahas apakah pendaftaran berlangsung secara benar dan sewajarnya. Apakah tidak ada permainan uang, apakah tidak ada joki, apakah tidak ada nepotisme berlebihan, dan sejenisnya.

Bagi kampus sendiri, selaku lembaga penyedia jasa pendidikan, pendaftaran merupakan penyaring calon mahasiswa yang memiliki peran sangat penting. Di tempat pendaftaran lah akan diputuskan siapa-siapa yang bisa masuk ke lembaga pendidikan tersebut, siapa-siapa yang tidak layak, siapa-siapa yang lulus tes, siapa-siapa yang berhak mendapatkan menu dan perlakuan khusus tertentu.

Cara penentuan “siapa-siapa” inilah yang harus dicermati lebih lanjut. Beberapa pertanyaan berikut mungkin membutuhkan jawaban yang akurat. Pertama, bagaimana cara penentuannya? Bisa lewat menjawab tes (tertulis, wawancara, kesehatan, psikologis),  bisa melewati jalur khusus (misalnya dengan mengedepankan calon mahasiswa dengan bakat atau prestasi tertentu), bisa lewat kerjasama (misalnya kampus tertentu menerima sejumlah calon mahasiswa dari daerah atau perusahaan tertentu). Lalu siapa yang menentukan? Standar yang telah ditetapkan kah? Atau ada oknum tertentu yang berhak menentukan selain hasil tes? Ini akan kita bahas nanti.

Poin ketiga barangkali tidak bisa diganggu-gugat lagi, tetapi poin satu dan dua masih perlu dicermati lebih lanjut, karena di kedua poin inilah letak rawan kebocoran berada. Dua poin ini harus memenuhi standar yang OBYEKTIF. Pendaftaran dengan tes biasanya memiliki standar tertentu. Misalnya pendaftar harus berhasil menjawab minimal 20 soal yang ajukan agar bisa lolos tes. Masing-masing soal memiliki bobot satu poin, artinya pendaftar harus memenuhi standar minimal 20 poin untuk bisa lulus tes.

Oleh beberapa oknum nakal, setidaknya ada tiga cara memanipulasi tes tertulis ini menjadi ladang uang yang sangat potensial. Pertama, misalnyanya begini, dari sepuluh pendaftar, ada dua pendaftar yang hanya memperoleh 15 poin, artinya masih butuh minimal 5 poin untuk bisa lolos, ini belum terhitung persaingan dengan pendaftar lain yang mengumpulkan lebih dari 20 poin. Oleh oknum nakal tersebut, poin ini bisa diperjualbelikan, misalnya satu poin dihargai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Jika dua pendaftar ini ingin lolos, minimal mereka dapat membayar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per orang, ini belum masuk daftar aman karena poin pendaftar rata-rata yang lolos adalah 24.5 poin misalnya. Artinya kedua pendaftar ini akan berada dalam posisi aman jika mereka memperoleh lebih dari 24.5 poin.

Pendaftar yang bodoh, atau yang sangat ingin masuk di program studi tertentu itu, atau yang tidak punya pilihan lain, akan rela mengorbankan uangnya Rp.1.100.000 (Sejuta seratus ribu rupiah) agar dirinya berada diposisi aman. Apalagi bagi mereka yang mampu dalam hal finansial atau karena pendaftaran di Lembaga pendidikan lain yang bergengsi sudah ditutup, tentu harga ini tidak mahal. Membayar pungutan liar ini lebih efektif daripada menganggur satu tahun menunggu pendaftaran selanjutnya dengan tidak ada jaminan lulus dari siapapun.

Kedua, seperti jual beli soal Ujian Akhir Nasional yang terjadi setiap tahun. Cara ini juga berlaku pada tes masuk perguruan tinggi. Jika di SMA hal ini bisa sukses diterapkan, mengapa di perguruan tinggi tidak bisa? Logika yang sederhana kan?

Umumnya, pendaftar yang menggunakan cara ini telah mengetahui penjual soal yang dimaksud. Tentu sebelum mendaftar dia telah mencari informasi mengenai orang-orang dengan profesi buruk seperti ini, atau mungkin ketika pendaftar ini terdesak (mungkin karena banyak perguruan tinggi yang sudah menutup pendaftaran) sehingga harus mengambil jalan pintas dan kotor ini, dia diberitahu oleh pendaftar terdahulu yang kini menjadi mahasiswa dengan cara kotor yang sama. Segala kemungkinan bisa terjadi pada mereka yang terdesak.

Sebelum hari pengisian tes tertulis dilakukan, tentu ada kontak komunikasi antara si penjual soal tes dengan si pendaftar. Ada yang diatur secara individual, ada yang diatur secara kolektif. Satu hal yang pasti, ketika tes dilaksanakan, pendaftar telah mengantongi jawaban dari soal-soal yang akan dijawabnya itu.

Hal yang menarik adalah fenomena yang saya dengar dari beberapa isu terakhir ini. Terdengar kabar bahwa sekelompok orang yang memegang posisi penting di bagian pendaftaran mahasiswa di lembaga penyedia jasa pendidikan mengumpulkan calon mahasiswa yang ingin memanfaatkan jasa dari kelompoknya dengan menggunakan cara jual beli nilain ini. Calon mahasiswa atau orang tuanya, atau wali dari calon mahasiswa yang berkepentingan dikumpulkan dalam suatu ruang pertemuan besar, dimana disana ada puluhan mungkin ratusan orang. Ada dua pihak yang bertemu disini, yaitu penjual soal tes dan calon pembeli soal tes. Dalam pertemuan seperti ini dijelaskan sesuatu yang penting diketahui oleh calon pembeli dan metode yang akan mereka lakukan nanti saat menjawab soal tes pendaftaran masuk. Tentu ciri-ciri, kode-kode dan trik tertentu juga diberitahu disini

Pertemuan ini masuk dalam kategori sangat rahasia dan apa yang dibicarakan di dalam ruangan tidak boleh keluar dari ruangan itu. Pertemuan semacam ini bisa dikemas dalam berbagai bentuk. Bisa pertemuan keluarga, acara ulang tahun, atau acara lain yang baunya tidak tercium masyarakat yang antipati terhadap cara ini.

Dari pertemuan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa telah ada satu sistematika yang rapi yang dilakukan oleh oknum penjual jawaban soal tes dan konsumennya. Anehnya, pihak lembaga pendidikan jarang sekali mencium kegiatan yang berbau busuk ini. Mungkin saja hal ini disebabkan karena ada orang dalam dari lembaga penyedia jasa pendidikan tersebut yang turut bermain. Sistematika yang rapi ini menggambarkan penyempurnaan-penyempurnaan yang terus dilakukan dan halusnya permainan para penjual jawaban soal tes sehingga bau busuknya tidak terendus oleh banyak pihak.

Kerapian cara kerja ini juga mengisyaratkan bahwa permainan ini dilakukan oleh orang yang ahli dibidangnya dan sepertinya permainan ini juga telah melewati jangka waktu yang lama, sehingga jaringan mereka semakin lama semakin kuat.

Cara ketiga yaitu dengan memanfaatkan joki tes seperti yang pernah terjadi di satu perguruan tinggi terkenal di tanah air beberapa waktu lalu. Cara ini bisa dilakukan dengan mengembangkan cara kedua. Jawaban dari soal-soal didapatkan dari penjual soal, lalu saat tes, joki ujian menjadi si pendaftar. Nama dan identitas semuanya disini berdasarkan data si pendaftar asli. Setelah tes pendaftaran selesai, si Joki dapat kembali menjadi dirinya yang sebenarnya setelah mendapatkan sejumlah bayaran atas jerih payahnya. Cara ini tergolong mahal karena si pendaftar harus membayar dua kali. Pertama dia membayar si penjual jawaban soal tes, kedua dia membayar si Joki.

Joki soal yang paling banyak digunakan dan berbiaya lebih murah adalah cara yang kedua, yaitu menyewa “orang pintar”. Dalam hal ini yang dimaksud orang pintar bukanlah seorang dukun seperti stereotip yang selama ini kita ketahui, tetapi adalah orang pintar dalam arti sebenarnya. Pintar dalam hal sains dan teknologi, bisa menjawab soal-soal ujian sesusah apapun, apalagi di bidang yang ditekuninya.

Membayar orang ini untuk menjawab soal-soal tes tentu lebih efisien dibanding cara yang pertama. Si Joki bisa lebih cepat berimprovisasi apabila ada soal-soal tes yang diluar perencanaan, dan tentunya bayarannya lebih murah. Apalagi jika si Joki yang dimaksud adalah mahasiswa miskin yang sedang membutuhkan uang untuk biaya kuliahnya, tentu harga bisa lebih ditekan lagi.

Tiga cara memanipulasi pendaftaran masuk perguruan tinggi dengan tes tertulis (elektronik) hampir semuanya sudah pernah diterapkan di berbagai wilayah di negeri ini. Barangkali, ketika buku ini diterbitkan, para oknum nakal yang bergerak dibidang jual beli soal tes dan jawabannya, para joki ujian, dan para penjual poin telah menemukan satu terobosan baru yang lebih revolusioner. Ada pepatah yang berlaku dikalangan para penjahat, “Jika polisi pintar, maka maling bisa lebih pintar lagi”. Artinya oknum-oknum pencari rezeki dari cara tak beretika ini terus melakukan terobosan, inovasi, dan terus mengembangkan kreativitasnya agar bisnis ini terus berjalan. Motivasinya tentu saja masih masalah klasik, yaitu masalah ekonomi.

Sejak dulu hingga sekarang, memang ada oknum tertentu yang menjadikan ladang basah ini sebagai bagian dari profesi. Urusan kantong dan perut selalu bisa menjadi pembenaran atas kelakuan mereka. Baik secara individu maupun berkelompok, baik terorganisasi maupun amatiran, baik secara kolektif maupun insidentil.

Pendaftaran masuk perguruan tinggi, baik dengan tes tertulis, wawancara, tes psikologis, dan tes kesehatan (empat tes ini yang paling umum, seperti sudah distandardisasi saja), semuanya mudah dimanipulasi, semuanya dapat ditentukan secara subyektif oleh oknum-oknum berwenang yang nakal, semuanya punya celah-celah lebar yang bisa jadi lahan basah. Bagaimana mengatasinya? Tentu kita harus membalikkan lagi pepatah lama, bahwa “Sepintar apapun polisi, maling akan lebih pintar”. Pepatah ini harus kita buat menjadi sebaliknya. Bagaimana caranya? tentu dengan keseriusan inovasi dan riset terus menerus di bidang ini dan yang terkait.

Dalam hal ini siapakah yang dirugikan? Sebenarnya jika di telisik lebih dalam, dunia pendidikan dan Negara lah yang akan merasakan kegiatan kotor ini dalam jangka panjang (untuk jangka pendek tentu pengaruhnya kecil). Kader dan regenerasi produktif semakin berkurang dengan adanya cara yang tidak fairplay semacam ini.

*******************

Selain melalui tes tertulis, calon mahasiswa juga punya harapan untuk masuk ke sebuah kampus melalui cara yang lebih keren kedengarannya. Disebut lebih keren karena untuk jalur ini, calon mahasiswa tidak perlu lagi mengikuti tes tertulis. Dengan rekomendasi dan surat-surat sakti, calon mahasiswa yang bersangkutan dapat langsung diterima di sebuah lembaga pendidikan tertentu.

Rekomendasi dari siapa? Surat sakti darimana? Siapa-siapa yang mendapatkan surat sakti dan rekomendasi ini?

Ada beberapa instansi yang bisa merekomendasikan seseorang untuk lewat jalur khusus ini. Biasanya adalah pemerintah, melalui instansi seperti dinas pendidikan, pemerintah daerah (PEMDA), atau instansi lain. Tetapi rekomendasi juga bisa diberikan oleh instansi swasta, terutama perusahaan besar yang sudah punya nama secara nasional. Namun, kebanyakan rekomendasi yang paling efektif adalah dari PEMDA dan perusahaan besar. Mengapa? Karena biasanya instansi ini juga menjamin biaya pendidikan di suatu lembaga penyedia jasa pendidikan yang dituju untuk kurun waktu tertentu. Rekomendasi kosong, tanpa tanggung jawab finansial dari pihak yang merekomendasikan biasa akan dipertimbangkan beberapa kali oleh penyedia jasa pendidikan. Hal ini karena penyedia jasa pendidikan yang bersangkutan juga membutuhkan jaminan kepastian bahwa calon mahasiswa yang direkomendasikan dapat menanggung biaya dan menyelesaikan kuliahnya hingga akhir.

Nepotisme dan permainan uang biasanya terjadi saat menentukan siapa-siapa yang direkomendasikan. Terutama di PEMDA dan lembaga-lembaga pemerintahan yang tingkat KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) –nya masih tinggi. Sementara di perusahaan besar, pemilihan cenderung lebih obyektif karena perusahaan juga memikirkan kepentingan jangka panjangnya.

Ada beberapa alasan yang membuat perusahaan memberikan rekomendasi ini. Utamanya hal ini bagian dari CSR (Corporate Social Responsibility) dan ComDev (Community Develovment). Perusahaan memberi kesempatan kepada putra daerah terbaik, atau pelajar-pelajar terbaik yang menjadi target, melalui biaya yang mereka kucurkan, ada yang dengan perjanjian mengikat, misalnya kontrak kerja setelah selesai kuliah, atau dengan perjanjian tidak mengikat. Jika hal ini melibatkan putra daerah tempat dimana perusahaan tersebut berdiri, tentu tujuannya adalah mengembangkan sumber daya manusia di tempat tersebut yang dipadukan untuk keberlangsungan kaderisasi perusahaan itu sendiri.

Sementara PEMDA melakukan hal ini tentu tujuannya untuk mengembangkan sumber daya manusia di daerahnya. Semakin banyak orang yang berpendidikan di daerah tentu lebih baik daripada sedikit orang kan?

Seharusnya siapa-siapa yang berhak direkomendasikan ini dicari dengan cara yang obyektif dan menyeluruh, adil dan seimbang. Jika menerapkan cara yang benar ini, tentulah yang tersaring adalah calon mahasiswa yang memenuhi syarat 3P + 1T, yaitu : paling berkualitas; paling membutuhkan biaya, dalama arti tanpa biaya dan rekomendasi dari perusahaan atau PEMDA, mereka tidak mungkin bisa kuliah ; atau yang paling berprestasi, dan tidak sedang mendapatkan rekomendasi dari instansi lain, hal ini mengingat bahwa kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seharusnya tidak menimbulkan kesenjangan, misalnya ada satu pelajar pintar yang mendapatkan tiga rekomendasi, sementara ada beberapa pelajar pintar lainnya yang tidak kebagian sama sekali.

Ada beberapa alasan yang membenarkan bahwa calon penerima rekomendasi harus memenuhi syarat 3P (paling berkualitas, paling membutuhkan, dan paling berprestasi). Syarat 3P + 1T ini bisa mencakup ketiga-tiganya, bisa juga salah satunya. Namun kebanyakan pemberi rekomendasi memang lebih memilih mereka memenuhi ketiga syarat tersebut karena lebih tepat sasaran. Padahal sebenarnya, jika seorang calon mahasiswa memenuhi satu syarat saja, dia sudah berhak untuk dibantu dalam hal pembiayaan dan direkomendasikan.

Paling berkualitas, kategori ini termasuk mereka yang pandai dalam akademik, punya indeks prestasi atau nilai-nilai yang baik dan stabil, selesai sekolah dengan predikat nilai yang baik. Berkualitas dalam hal IQ (Intelligence Quotient), EQ (Emotional Quotient) dan SQ (Spiritual Quotient). Rekomendasi ini biasa diberikan pada mereka yang nilai sekolahnya diatas rata-rata atau sesuai standar tertentu selama sekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA), dengan bukti legalisir dari Raport (buku laporan nilai akademik siswa) dan Ijazah SMA beserta Nilai Ujian Akhirnya.

Paling membutuhkan. Sudah jelas, mereka yang masuk dalam kategori ini adalah mereka yang punya semangat tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tetapi dipaksa keadaan ekonomi keluarga/pribadi sehingga dengan terpaksa tidak bisa melanjutkan pendidikan. Mereka dalam kategori ini tidaklah harus paling cerdas diantara yang lain (yang jelas tidak juga masuk dalam kategori idiot). Poin yang paling penting adalah semangat dan kebutuhannya akan pendidikan. Hal ini perlu digarisbawahi.

Pertama semangat, untuk apa menolong orang yang tak punya semangat untuk maju, tidak mau menolong dirinya sendiri? Kedua, punya kebutuhan yang tinggi akan pendidikan. Misalnya seorang pelajar SMA adalah anak tertua di keluarga yang miskin, sehingga tanpa pendidikan yang memadai mungkin dia hanya akan jadi kuli angkut bangunan, dengan pendidikan dia akan punya gambaran baru tentang masa depan dan cara-cara terdidik untuk memperbaiki kesejahteraan keluarga. Atau misalnya disuatu desa membutuhkan seorang yang ahli dalam hal ekonomi untuk memperbaiki taraf hidup masyarakatnya. Disekolah dia tidaklah paling menonjol, tetapi di desanya hanya dia satu-satunya yang sekolah, orang seperti ini pantas dibantu.

Paling berprestasi. Mereka yang tergolong dalam kategori ini adalah mereka yang selama sekolah di SMA pernah menorehkan prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Prestasi akademik misalnya menjadi Juara di olimpiade sains dan teknologi Nasional, juara Lomba Karya Ilmiah Remaja Nasional, dan lain-lain. Sedangkan prestasi non akademik bisa dibidang olahraga, seni, kebudayaan, organisasi, dan sebagainya. Contohnya Juara POPNAS (Pekan Olahraga Pelajar Nasional) atau meraih medali di ajang sejenis, Menjadi juara di perlombaan musik ataupun melukis tingkat Nasional, memenangi lomba mengarang buku atau kumpulan cerpen yang diadakan Pusat Bahasa Indonesia Nasional, Menjadi peserta di Perkemahan JAMBORE tingkat Nasional, dll.

Besaran prestasi sepenuhnya merupakan hak pemberi rekomendasi untuk menentukan standarnya, misalnya setingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Nasional, ataupun internasional.

Prestasi non-akademik sebenarnya juga merupakan gambaran kecerdasan seseorang, karena untuk mendapatkan sebuah prestasi yang besar, tentu bukanlah hal yang mudah, dan tidak semua pelajar bisa melakukannya. Dalam proses mendapatkan sebuah prestasi tentu juga ada kompetisi dengan peserta lain, sehingga memenangi sesuatu yang prestisius juga membutuhkan kemampuan otak yang tidak biasa, terutama dalam hal prestasi yang diperoleh. Belum lagi kita menghitung poin perjuangan dan tantangan yang dilalui selama proses mendapatkan prestasi tersebut. Sudah pasti ada penilaian penting tersendiri yang membuat mereka layak memperoleh prestasi dibanding yang lainnya.

Dan terakhir tidak sedang menerima rekomendasi atau beasiswa dari instansi lain. Seperti dijelaskan secara singkat diatas, tujuan dari poin ini adalah agar semakin banyak pelajar SMA atau calon mahasiswa yang mendapatkan kesempatan melanjutkan ke perguruan tinggi. Kita memaklumi bahwa banyak penduduk Indonesia yang tidak mendapatkan kesempatan untuk sekolah sampai perguruan tinggi, oleh sebab itu, rekomendasi dan beasiswa sangat berguna bagi mereka yang membutuhkan.

Pada beberapa kasus dapat dijumpai fenomena penumpukan lebih dari satu rekomendasi atau beasiswa yang pada orang yang sama. Bahkan banyak rekomendasi beasiswa yang jatuh ke tangan pelajar yang sebenarnya mampu membiayai kuliahnya sendiri, dengan dukungan finansial dari orang tuanya. Sementara di tempat lain, ada orang yang memenuhi 3P + 1T justru tidak mendapatkan kesempatan. Ada orang tua yang tidak perlu menanggung biaya kuliah anaknya, karena anak yang bersangkutan mendapat empat beasiswa sekaligus dari berbagai instansi, ada yang orang tuanya bekerja keras membanting tulang, mencucurkan peluh sebesar biji jagung setiap hari untuk membayar iuran semester anaknya, bahkan ada orang tua yang hanya bisa terpaku melihat anak orang lain berangkat kuliah, sementara anaknya tidak kuliah karena tidak ada biaya dan tidak ada bantuan darimanapun. Hal ini tentu tidak adil.

Beberapa orang menganggap bahwa mendapatkan lebih dari satu beasiswa tidaklah masalah. Apalagi beasiswa yang berhubungan dengan prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Mereka berasumsi bahwa untuk mendapatkan beasiswa, ada persaingan tertentu, dan yang kuat bersainglah yang mendapatkannya, yang tidak mampu bersaing akan tersingkir. Hal ini tidak bisa disalahkan, dan memang begitu lah yang terjadi di negara dengan taraf ekonomi mapan

Tetapi kita juga harus menyadari bahwa di Indonesia ini tidaklah sama dengan di negara mapan. Dimana sebagian negara maju di Eropa justru menggratiskan biaya pendidikan. Kita adalah Negara berkembang yang mana anggaran belanja untuk pendidikan tidak lebih 20% dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara), dan pengelolaannya pun belum maksimal dan tepat sasaran, apalagi mengingat banyak kebocoran dana di Negara ini. Negara hanya menggratiskan sampai tingkat SMA yang penerapannya juga masih semu di beberapa daerah. Pendidikan Tinggi masih harus bayar. Jadi sebenarnya persebaran rekomendasi dan beasiswa yang adil dan merata sangat dibutuhkan banyak orang tua, meski tidak terucap dari mulut mereka.

Rekomendasi berdasarkan syarat 3P + 1T sebenarnya dapat sedikit menjawab distribusi beasiswa yang tidak merata di Negara ini. Selain itu juga tentu akan mengurangi kecemburuan sosial dari si Miskin pada si Kaya. Tetapi disini memang dibutuhkan keseriusan tingkat tinggi untuk mencari siapa yang berhak menerima. Dan itu belum terlihat membuahkan banyak hasil. Penumpukan dan kekosongan masih saja dapat kita jumpai dimana-mana.

*********************

Siapa yang menerima dan siapa yang memutuskan inilah yang kemudian memunculkan celah korupsi dan nepotisme yang lebar. Oleh pejabat yang berwenang, terutama di PEMDA, orang-orang yang berhak direkomendasikan ini diseleksi secara salah. Bukan yang paling berkualitas, bukan yang paling membutuhkan, bukan pula yang paling berprestasi, dan cara yang dilakukan juga asal seleksi saja, bukan cara yang komperhensif dan serius mencari bibit unggul.

Pejabat berwenang ini, terutama di PEMDA, memilih pelajar  yang :

  • Orang tuanya merupakan teman dekat, misalnya kolega bisnis, teman se-partai, pendukung setia, dll
  • Masih satu keluarga atau satu klan, atau satu suku dengannya
  • Sudah punya pikiran pragmatis, nantinya tidak rewel dan mudah diajak bekerja sama (Baca: mudah dikendalikan secara politis, Kacau sekali jika pada umur semuda anak SMA sudah punya pikiran seperti ini)
  • Orang tuanya punya kemampuan untuk membayar untuk rekomendasi yang bersangkutan (terutama rekomendasi yang diiringi dengan tanggung jawab finansial dari yang merekomendasikan. Apa ruginya membayar “misalnya Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)” untuk rekomendasi masuk dan kuliah di “misalnya Universitas Indonesia” selama delapan semester, yang jika dihitung total biayanya selama itu bisa mencapai ratusan juta rupiah)
  • Orang tuanya atau orang yang dekat dengan calon mahasiswa tersebut potensial untuk dijadikan rekan bisnis jangka panjang, misalnya anak pengusaha tambang, minyak, atau orang yang berpengaruh di daerah tersebut, seperti pejabat daerah dan sebagainya (dalam hal ini, pejabat yang bersangkutan mungkin bertujuan untuk “cari muka”)

Dan tentunya masih banyak pertimbangan lain. Selalu ada alasan untuk memanipulasi kesalahan menjadi kebenaran  (baca : Pembenaran) bagi mereka yang berpikiran tidak baik. Dan surat sakti bisa mereka dapatkan jika memenuhi syarat tidak tertulis diatas.

Banyak instansi, baik pemerintah maupun swasta setiap tahunnya mengeluarkan beasiswa yang membutuhkan rekomendasi. Keputusan rekomendari biasanya harus disetujui oleh Kepala atau pejabar berwenang dari instansi tertentu. Jika pejabat berwenang ini obyektif dalam memilih, tentu tidak ada masalah, tapi bagaimana jika tidak? Sementara dia memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang direkomendasikan!

Oleh beberapa orang yang tidak baik, hal ini dimanfaatkan untuk tujuan pribadi atau kelompok. Biasanya mereka adalah orang yang punya akses pada informasi beasiswa tersebut. Informasi beasiswa yang mereka peroleh, yang seharusnya disebarkan secara luas oleh instansi yang bersangkutan kepada masyarakat, mereka sembunyikan, sehingga hanya mereka dan lingkarannya yang mengetahui. Ini adalah cara kotor yang sudah berlangsung puluhan tahun, tapi belum teratasi. Bukankah pintu masuk menuju beasiswa adalah informasi mengenai beasiswa tersebut? Lalu jika informasinya ditahan, siapa yang akan tahu? Ya hanya orang yang menahannya yang tahu.

Pejabat yang menahan ini lalu memanfaatkan informasi tersebut untuk memilih pelajar yang akan direkomendasikan sesuai dengan lima hal diatas (Keluarga, kolega, mampu bayar, potensial, mudah dikendalikan). Jika sudah begini, pelajar yang sebenarnya memenuhi syarat 3P + 1T tentu tidak akan tahu tentang adanya beasiswa. Jika mereka tahu pun, belum tentu mereka akan bisa mendapatkannya, karena harus mendapat persetujuan dari pejabat berwenang. Bagaimana jika kepala atau pejabat berwenang tersebut ternyata juga ikut bermain dalam menentukan siapa yang direkomendasikan secara subyektif? Bagaimana jika surat sakti diberikan sekehendak hati pejabat tersebut?

Hal buruk semacam ini tidak dilakukan oleh perusahaan yang profit oriented. Bagi perusahaan besar, untuk jangka panjang, penerapan dari sistem yang buruk ini justru akan merugikan perusahaan sendiri, karena akan merusak kaderisasi yang obyektif, selektif dan berkualitas. Lagipula, rekomendasi dari perusahaan biasanya juga disesuaikan dengan kepentingan perusahaan. Misalnya perusahaan A membutuhkan seorang ahli pengolah limbah, maka perusahaan itu tentu akan merekomendasikan calon mahasiswa (yang memenuhi 3P +1T) ke penyedia jasa pendidikan tertentu, yang berkompeten pada bidang yang diinginkan perusahaan, agar calon mahasiswa itu nantinya mampu menjawab masalah yang ada di perusahaan bersangkutan.

Begitu membudaya-nya cara kotor ini sehingga pihak berwenang yang ingin memberantasnya kesulitan. Sama seperti jual beli soal dan calo ujian, penetapan siapa yang berhak mendapat rekomendasi juga dimainkan secara halus oleh player-nya. Mereka juga tidak akan memilih pelajar atau calon mahasiswa yang terlalu bodoh dan berpotensi membuat kegiatan kotor mereka tercium. Meski nilai-nilai di SMA juga bisa dimanipulasi oleh guru-guru, asal calon mahasiswa tersebut bisa beradaptasi dan tidak terlalu kelihatan blo’on saat kuliah, tentu cara ini akan aman-aman saja.

Perguruan Tinggi penerima calon mahasiswa yang direkomendasikan biasanya tidak mau ambil pusing untuk mengurusi masalah semacam ini. Apalagi untuk menelusuri kebenarannya. Bagi perguruan tinggi selaku penyedia jasa pendidikan, mereka mampu bayar biaya kuliah saja sudah cukup. Lagipula calon mahasiswa yang direkomendasikan dengan cara ini juga telah ditetapkan secara sah oleh pemberi rekomendasi dan sesuai prosedur baku yang ditetapkan penyedia jasa pendidikan. Pembenarannya : Penyedia jasa percaya dengan pemberi rekomendasi. Jadi tidak ada masalah kan?

Begitulah kira-kira beberapa dilema yang dihadapi dan menjadi masalah sehingga kecemburuan sosial terus terjadi. Ketimpangan, ketidak-adilan, dan ketidakmerataan pemberian rekomendasi atas siapa yang berhak masuk perguruan tinggi lewat jalur khusus tak pernah terselesaikan. Pejabat berwenang yang nakal atau koleganya mendapatkan atau memberikan surat sakti sekehendak perutnya. Beasiswa tidak sampai pada calon penerima yang tepat. Dan penyedia jasa pendidikan pun tak ambil pusing, yang penting produk mereka laku keras, dan kualitas semu yang mereka harapkan tetap terjaga.

***************

Seperti telah dijelaskan panjang lebar pada tulisan diatas, dimana kita juga telah membahas sedikit tentang siapa yang berwenang memberi rekomendasi dan atau memberi Surat Sakti. Pembaca mungkin sudah mendapatkan sedikit gambaran siapa kah orangnya?

Diberbagai instansi, apalagi instansi yang serius menangani masalah pendidikan, tentu sudah ada tim khusus yang mengurusi masalah ini, atau pada instansi biasa, masalah ini diserahkan pada bidang tertentu sebagai kerja tambahan, biasanya tanpa ada gaji atau insentif dari pekerjaan ini.

Ujung tombak dari tim yang dibuat khusus untuk masalah pendidikan ini adalah orang yang mencari bibit-bibit unggul, lalu orang yang bertanggung jawab pada penyampaian informasi, dan kuncinya tentu adalah orang yang berwenang memberi tanda tangan atau menyetujui dikeluarkannya surat Sakti. Tiga unsur inilah yang berperan paling penting dalam sebuah sistem “pemberian rekomendasi untuk pendaftaran perguruan tinggi melewati jalur khusus”.

Jika sinergi dari tiga unsur penting ini berjalan sewajarnya, tidak ada yang ditutupi, tidak ada kong kalingkong, tidak ada rekayasa, tidak ada yang dianak-emaskan, tidak ada suap, tidak ada permainan yang tidak transparan, dan semuanya berjalan secara obyektif dan benar-benar untuk kemajuan bersama, tentu lah tidak ada masalah. Tetapi, selalu ada saja yang tidak berjalan sesuai seperti yang diharapkan. Dan inilah yang akhirnya yang membuat sistem ini tidak populer dan tidak representatif, hingga pendaftaran mahasiswa baru lewat jalur khusus ini akhirnya tidak benar-benar menjaring mereka yang memenuhi syarat 3P + 1T, tetapi adalah mereka yang beruntung mendapatkan rekomendasi belaka.

**************

Cara penentuan yang terakhir dalam buku ini adalah melalui kerjasama antara pihak tertentu dengan penyedia jasa pendidikan. Penyedia jasa pendidikan bisa menerima dengan senang hati kerjasama dari berbagai pihak, apakah itu pemerintah, kalangan industri, maupun lainnya sesuai kesepakatan.

Kita tidak akan membahas cara ini lebih jauh karena sudah jelas dan anda sendiri dapat membayangkan. Tentu saja siapa yang akan diterima di perguruan tinggi, yang bekerja sama dengan pihak tertentu ini, ditentukan secara internal oleh pihak yang bersangkutan. Lembaga penyedia jasa pendidikan cukup memberikan syarat-syarat seperti apa saja yang memungkinkan calon mahasiswa (yang  termasuk dalam kerjasama) dapat diterima di lembaga pendidikannya. Kemudian kedua pihak menandatangani ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam MoU (memorandum of Understanding : Nota kesepahaman) yang disepakati kedua belah pihak. (Nurul Amin/EJ-Com)

*****************

About CM Community

Terima kasih telah berkunjung ke Blog kami. Berminat menulis disini? Kirim tulisan anda segera ke envirojournal@gmail.com.
Gallery | This entry was posted in Buku, High School. Bookmark the permalink.

Tinggalkan Komentar Anda Disini

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s